Saya mimpi Jembatan Selat Sunda sudah ada.

Antrean truck di Merak maupun Bakauhuni yang hendak menyeberang dari pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya masih selalu terjadi. Mereka menunggu giliran menyeberang dari beberapa jam sampai 2 - 3 hari. Panjang antrean mencapai 15 km. Padahal mereka mengangkut bahan2 pangan dan bahan baku industri maupun ekspor, yg sangat penting bagi ekonomi negara.

Pada tgl 20 Juli Harian Bisnis Indonesia memuat di rubrik OPINI dari Effnu Subiyanto, pendiri Forum Pengamat Kebijakan Publik yg menyebut kemacetan diatas " sudah struktural yg menahun" dan berpendapat bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sangat mendesak.

Saya memang heran mengapa Pemerintah terkesan tidak mempunyai sense of urgency mengenai hambatan ekonomi ini. Mengapa saya terkesan begitu? Sebab biayanya termasuk tidak besar. Dalam OPINI diatas disebut bahwa jumlah kapal RORO yg diperlukan untuk kelancaran penyeberangan adalah 33 buah sedang yang beroperasi hanya 20 buah. Jadi hanya kurang 13 atau dibulatkan 15 unit. Dana untuk pengadaan 15 unit kapal RoRo tersebut kira2 Rp 1,5 T atau sekitar Rp 100 M perunit, suatu jumlah yg tidak besar untuk ukuran APBN negara Indonesia saat ini berjumlah Rp 1,362T (RAPBN-P).
Di internet ditawarkan kapal Roro bekas yg ada di Singapura dengan harga Rp 40 M keatas. Jika Pemerintah tidak dapat membeli barang bekas (tetapi kapal perang dan pesawat bekas sudah dibeli dengan dana APBN) perlu diatur agar swasta mau menanam modalnya di perusahaan Roro ini dengan insentif2 tertentu yg dapat dinegosiasi

Mengapa tidak diprioritskan oleh Pemerintah SBY maupun DPRRI???

Dikatakan bahwa pembangunan JSS yg panjangnya 29 km lebar 60 meter, akan memakan waktu 10 tahun. (Sebagai bandingan RRC membangun jembatan selat Jiaozhou sepanjang 26,4 mil lebar 35 meter dalam 4 tahun non-stop 24 jam sehari). Itu berarti bahwa selama 10 tahun itu kapal RoRo menjadi sarana andalan tunggal. Pernah dimuat dalam harian (Media Indonesia?) bahwa untuk pengadaan kapal RoRo masih menunggu anggaran. Mudah2an sudah termuat dalam RAPBN-P yang sedang dibahas saat ini. Saya belum sempat mengetahui ada-tidaknya. Ataukah dalam RUU-APBN 2012? Kalau sampai di keduanya tidak ada juga , atau hanya ada untuk sebagian dari kebutuhan 15 unit diatas, maka akan sangat mengerankan , bahkan menjengkelkan.

Pengadaan kapal RoRo ini menurut hemat saya jauh lebih mendesak dibandingkan dengan pembangunan gedung baru DPR yg sesudah dikritik berbagai kalangan biayanya turun dari Rp 1,3 T menjadi Rp 880 M. Apakah hambatan ekonomi tersebut akan dibiarkan selama 10 tahun lagi???

Semoga Presiden menetapkan kapal ini sebagai terobosan istimewa demi perkembangan ekonomi bangsa. Laju perkembangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini tidak boleh dihambat, apalagi oleh kebijakan yang salah dalam memilih prioritas.

Juli 2011.